Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean
rdev

rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website URL: http://www.bpws.go.id Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

DITENGAH geliat produk Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur, peluang pemasaran hingga mancanegara terbuka lebar. Untuk itu perijinan pun disarankan untuk lebih ditingkatkan.

Itu disampaikan oleh Pengamat Teknologi Pangan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Condro Wibowo. Ia mengatakan, selama ini produk IKM Jawa Timur sudah direspon baik oleh konsumen. Tidak hanya skala lokal, melainkan nasional.

Nah, perkembangan signifikan ini tidak cukup hanya dengan mengantongi ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

" IKM memang  disarankan mengantongi ijin PIRT, tetapi kalau produknya sudah dijual dalam skala, nasional bahkan luar negeri, Maka disarankan untuk mengurus perijinan lebih luas. BPOM," katanya ketika ditemui seusai menjadi Narasumber pelatihan IKM yang digelar oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, pekan kemarin.

Selama ini ijin PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga boleh diedarkan. Sementara ijin POM memang merupakan regulasi tertinggi di indonesia.

Kondisi IKM Jawa Timur sendiri rata-rata mendapatkan omset dari penjualan skala lokal dan nasional."Karena omsetnya tidak seberapa besar. Jika mau meningkatkan penjualannya, ya memang harus punya ijin BPOM," imbuh pria yang mendapat gelar doktor bidang Teknologi Pangan dari Contingent University Jerman ini.

Menanggapi keinginan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menginginkan BPOM membuka perijinan di Madura, direspon positif oleh Condro.

Penempatan tersebut bisa mendukung semangat para pelaku IKM khususnya makanan untuk bisa mendapat kesempatan, memasarkan produk mereka hingga mancanegara.

"Itu upaya yang bagus sekali. Perlu didukung. Tapi perlu juga dipertimbangkan urusan teknis lainnya. Seperti pengadaan laboratorium untuk uji sampel makanan," pungkas Condro.(edw)

Sosialisasi Permen PU no. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Garden Palace Hotel Surabaya yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bapel BPWS dibuka Plt. Deputi Perencanaan BPWS AgJus Wahyudi. Dalam sambutannya Agus Wahyudi mengatakan bahwa yang dimaksud Permen PU no. 22 tahun 2018 adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah dengan memenuhi syarat keselamatan dan keselamatan.

Acara yang dihadiri oleh Bappeda Pemprov Jatim, Bappeda Sekabupaten di Madura, Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim, Dinas PU Cipta Karya sekabupaten Madura, dan seluruh pejabat Bapel BPWS dengan Narasumber dari Dinas Penataan Bangunan Kementerian PU, Puslitbang Perumahan dan Permukiman serta Moderator dari Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim.

 

Dalam akhir pemaparannya Narasumber menekankan bahwa mewujudkan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Dinas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, serta selaras dengan lingkungannya. (MT)

Angin segar bagi masyarakat di Kecamatan Modung. Tahun ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) danPemkab Bangkalan akan melanjutkan peningkatan jalan di jalur pesisir selatan Bangkalan itu.

Camat Modung Ainul Gufron mengungkapkan, masyarakat Kecamatan Modung memang sudah lama mendambakan adanya perbaikan jalan.

"Kiai Ilyas (almarhum) sebelum meninggal mengatakan bahwa sejak lahir belum merasakan indahnya jalan Modung. Tolong usulkan, ke mana pun," ungkap Ainul kepada wartawan BPWS usai menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten angkalan di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Ainul menjelaskan, peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung direncakanBPWS dan Pemkab Bangkalan sepanjang 2,7 Km dari Desa Patenteng hingga Desa Serabi Timur.

"Lelang konsultan sudah dilakukan, sudah ada pemenangnya. Tinggal lelang konstruksi," ungkapnya.

Belum digelarnya lelang kontruksi, lanjutnya, lantaran pihak BPWS hingga saat ini tengah menunggu selembar surat kesanggupan sewa dari pihak pemkab kepada PT KAI.

"Di bahu jalan sepanjang 2,4 Km ada rel kereta api. PT KAI menghendaki opsi sewa. Pemkab siap sewa di bawah Rp 50 juta per tahun," paparnya.

Ainul mengatakan, dalam peraturan kementrian BUMN terdapat tiga opsi terkait aset negara. Pertama opsi penghapusan, opsi kerjasama operasional (KSO), dan opsi sewa.

"Satu sisi, kami (Pemkab Bangkalan) juga tengah menunggu balasan surat dari wakil presiden tentang opsi penghapusan," katanya.

Ia menambahkan, pekerjaan peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung sejatinya sudah bisa dimulai.

"Dari dulu kok minta biaya sewa. Setelah ada perbaikan malam minta sewa," imbuhnya.

Dalam perkembangannya lanjut Ainul, pekerjaan bisa dimulai dengan catatan peningkatan jalan tidak disertai pembuatan selokan.

"Jalur pesisir itu sangat penting sebagai jalur alternatif ketika jalur poros penghubung empat kabupaten di Madura macet terutama di momen hari raya," hal tersebut disampaikan.

Dalam musrembang bertemakan 'Percepatan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggara Pelayanan Publik Dasar Merata' yang, dihadiri pihak oleh eksekutif dan legislatif. Termasuk Plt Deputi Bidang Perencanaan BPWS Agus Wahyudi dan Asisten Kesra Propinsi Jatim Supriyanto.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan Moh Fahri mengungkapkan bahwa, program BPWS di luar 600 hektar KKJSM, selalu disinergikan bersama Pemkab Bangkalan. (coy)

Penggratisan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), membuka cakrawala baru. Khususnya terhadap pembangunan di kawasan pintu masuk menuju Madura. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengelola Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).

Hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS). Beberapa program pembangunan baik sumberdaya manusia maupun infrastruktur terus digalakkan. Program yang dilakukan sejak tahun 2011 hingga saat ini, diantaranya pembangunan SPAM di Tangkel dan Konang, Pembangunan Jalan Pendekat atau Interchange, Pembangunan Jalan Modung, Penambahan Penerangan Jalan Umum di seluruh wilayah Madura.

Yang saat ini tengah direncanakan oleh BPWS dalam kelanjutan proyek tahun anggaran 2019 adalah Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di wilayah Pesisir Utara Bangkalan berkelas internasional, serta pembangunan jalan tol Surabaya-Tanjung Bulu Pandan. Nantinya, akses tersebut akan terkoneksi dengan wisata berkelas internasional yang kali pertama ada diwilayah Pulau Garam. Rencana ini sudah dikomunikasikan oleh BPWS kepada Bupati Bangkalan yang baru dilantik.

Selain itu, upaya memoles akses pintu masuk kedalam Madura sendiri sudah dalam progress penyelesaian. Yakni proyek infrastruktur Rest Area atau yang diistilahkan Tanean Lanjeng Suramadu. Tanean Lanjeng, dalam bahasa Madura diartikan sebagai halaman muka. Itu dimaksudkan untuk mempercantik dan menata kawasan yang terletak di wilayah Desa Pangpong, Kecamatan Sukolilo Barat.

BPWS telah menata akses Rest Area Tanean Lanjeng dengan apik. Akses pelebaran jalan dengan pedestrian di lokasi ini dipersiapkan khusus. Sebuah tetenger bertuliskan Tanean Lanjeng Suramadu, dibuat menarik.

Di atasnya, pedestrian yang telah terbangun juga menjadi daya tarik tersendiri. Terlebih sebagai lokasi yang ditata ala Instagramable. Sehingga para pelancong yang singgah, akan disuguhi latar belakang megahnya Jembatan Suramadu. Kerjasama antar Muspida Kabupaten Bangkalan, terutama Kecamatan Sukolilo, dan Paguyuban PKL Suramadu terus dilakukan. Pasalnya, didalam Rest Area Tanean Lanjeng Suramadu juga dibangun ratusan kios.

Bangunan ini untuk menampung para PKL terdampak, yang sudah membongkar stan mereka. Termasuk bagi pedagang yang terdampak dalam pembangunan ini. Ada sekitar 240 kios yang akan dibangun dalam tiga tahapan. Kios ini terbagi menjadi kios untuk makanan dan souvenir. Saat ini sudah selesai sekitar 108 kios yang siap ditempati. Sedangkan sisanya diprediksi akhir bulan Desember 2018. Untuk penempatan stan kios ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tengah melakukan seleksi dan pelatihan kepada PKL. Khususnya bagi para PKL yang sudah membongkar stan mereka di sisi barat.

"Selain seleksi, pelatihan juga diberikan kepada PKL secara bertahap," kata Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, RB. Djoni Iskandar.

Proses seleksi tersebut dilakukan sejak bulan November tahun 2018 kemarin di Kantor Desa Pangpong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Ada sekitar 58 PKL yang hadir mengikuti seleksi. Pembangunan Tanean Lanjeng Suramadu dalam rangka untuk memperindah dan mempercantik khususnya di KKJSM.

"Sebagai akses pintu masuk menuju Madura. Jadi pembangunan ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan," terang Djoni.

Proses dan seleksi bagi para PKL ini sebagai kesinambungan dalam penyelesaian proyek Tanean Lanjeng Suramadu. "Bagaimana untuk memperindah dan memanfaatkan Rest Area, para PKL akan dilatih sebelum masuk kesana," ujar dia.

Pasca pembangunan proyek (Tanean Lanjeng Suramadu, Red) yang dibangun oleh BPWS ini, proses selanjutnya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk regulasi sewa stan akan ditentukan oleh Kementerian Kuangan. Djoni mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan agar biaya sewa yang nantinya dibebankan kepada PKL tidak memberatkan.

"Setidaknya bisa menjadi stimulan bagi pedagang untuk bisa berwirausaha yang menarik konsumen dan produknya berdaya saing hingga keluar Madura," pungkas pria kelahiran Sumenep ini. (coy)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Di Kabupaten Bangkalan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan dengan nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun di atas lahan seluas 600 hektare di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan 600 hektare Kawasan Khusus Madura (KKM).

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Sedangkan KKM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 201 hektare, pergudangan seluas 161 hektare, perdagangan dan jasa seluas 78 hektare, dan kawasan permukiman seluas 159 hektare.

KKJSM dibangun sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura. Sementara KKM sebagai kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pelabuhan multipurpose  berskala internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Plt Deputi Bidang Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Agus Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berada dalam tahap koordinasi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan pembangunan kawasan industri di KKM.

"Untuk urusan pelabuhan di KKM, kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan Kementrian BUMN," ungkap Agus usai menghadiriMusrenbang RKPD Bangkalan 2020 di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Untuk akses menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan, akan dibangun tol sepanjang sekitar 15,3 kilometer dari Tangkel (pintu masuk akses Suramadu).

Pelabuhan Tanjung Bulupandan diproyeksikan sebagai kota pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa.

Mengingat, Pelabuhan Tanjung Perak sudah crowded. Kapasitanya rata-rata hanya dapat melayani sekitar 30.000 kapal per tahun. Sedangkan pertumbuhan kapal periode 2011-2013 naik menjadi 40.000 per tahunnya.

Begitu juga dengan Teluk Lamong, Kabupaten Gresik. Pelabuhan yang diresmikan pada 2014 di atas lahan seluas 50 hektare itu hanya memiliki kedalaman 16 Mean Low Water Springs (mLWS) dan berkapasitaa 1 juta teus.

Terpenting, lanjut Agus, pihaknya memastikan terlebih dulu kapan kawasan industri dan pabrik di KKM akan dibangun.

"Barulah setelah itu, kami masuk pada perencanaan pembangunan pelabuhan dan akses berupa jalan tol," pungkasnya. (coy)

BPWS bersama INOPAK dan GIZ German,kembali melatih pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Madura,khususnya Pamekasan, sejak Selasa (19/3) hingga Sabtu (23/3).

Pelaku IKM ini dilatih teknik produksi,kemasan hingga disain yang memiliki standar untuk pasar internasional.

Dari pelatihan sebelumnya, setidaknya 30 - 40 % peserta latih,sudah mengalami peningkatan pendapatan signifikan dan mampu menembus pasar domestik maupun dunia.

Berikut penjelasan dari Kepala Divisi HKKM BPWS dan Ketua INOPAK.